SeRiau - Santernya isu akan adanya mutasi pejabat eselon yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dalam waktu dekat mendapat tanggapan serius dari kalangan Legislator Riau.  Berharap kalau memang ada mutasi, murni karena alasan evaluasi kinerja, bukan tindakan 'balas dendam'.

"Kitakan tahu bahwa Gubernur Riau baru saja kalah dalam Pilkada Serentak 27 Juni 2018 lalu.  Masa sisa jabatan hanya tinggal sekitar beberapa bulan saja.  Sekarang ada isu mutasi, kita berharap kalau benar, ini murni alasan kinerja dari para pejabatnya.  Bukan alasan lain terutama dendam karena kekalahan yang dianggab ada yang membelot," sebut Muhammad Adil Anggota DPRD Riau, Kamis (26/07).

Jadi menurut Dapil Kepulauan Meranti-Siak-Bengkalis ini, mutasi yang akan dilakukan murni dalam evaluasi terhadap kinerja pejabat yang ada.  Misalnya karena serapan anggaran atau realisasi kegiatan yang tidak capai target dan lain sebagainya.  Bukan pejabat yang ketahuan tidak menfukung pada Pilkada lalu.

"Kalau mau dilakukan mutasi, hal ini sah-sah saja yang merupakan hak perogratif dari Gubernur.  Tapi inikan harus ada alasannya  apalagi sisa jabatan tinggal bebetapa bulan lagi.  Biarkanlah dulu pejabat itu menjalankan dan menyelesaikan program yang sudah diusulkan hingga selesai yang hanya tinggal beberapa bulan lagi," sebutnya lagi memberikan pendapat. **5